nusakini.com-Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan negara tidak boleh kalah oleh para pelanggar hukum. Apalagi, jika pelanggar hukum itu sudah mengancam kedaulatan NKRI. Hukum harus tegas ditegakkan. 

" Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran hukum apalagi menggunakan senjata, saya kira itu" kata Tito usai mengikuti rapat di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Selasa (10/3).  

Tito menegaskan itu menanggapi aksi Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua yang kembali meneror warga. Menurut Tito, untuk menangani ancaman kelompok bersenjata, sudah ada TNI dan Polri. Kedua institusi keamanan itu juga merupakan satgas gabungan yang mengamankan di sekitar kawasan tambang Freeport. 

• Mendagri Minta Pemda Jangan Terlena Meski Angka Inflasi Nasional Terkendali
• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi

" Kelompok-kelompok ini, mereka, ingin melakukan gangguan keamanan, kemudian masyarakat yang ada di situ, masyarakat setempat yang ada di situ ketakutan. Sehingga mereka minta untuk diamankan di Timika," ujarnya. 

Tentu kata Tito, masyarakat yang mengungsi harus tetap diperhatikan kondisinya. Mereka harus difasilitasi. Pemda setempat mestinya memfasilitasi. Kementeriannya sendiri sudah berkomunikasi dengan Pemda setempat, agar kondisi warga yang mengungsi tetap diperhatikan. 

"Kemudian juga Polres dan Kodim yang membantu mereka sambil kita memperkuat pengamanan di sana oleh bapak Panglima TNI dan Kapolri. Kemudian dari Pemda juga kita minta untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, baik tokoh agama maupun tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita,"katanya. 

Bahkan menurut Tito sangat penting juga untuk berbicara dengan kelompok kriminal bersenjata. Sebab berdasarkan pengalamannya saat jadi Kapolda di Papua, komunikasi dengan KKB harus juga dilakukan. Ia selama jadi Kapolda di sana, beberapa kali bisa melakukan komunikasi dengan mereka. Sehingga mereka tidak melakukan aksi kekerasan. 

" Jadi soft approach tetap dilaksanakan. Tapi kalau seandainya soft approach-nya tidak bisa dilaksanakan dan mereka melakukan pelanggaran hukum apalagi ada yang meninggal segala macam, kita harus bertindak tegas, kita harus tegakkan hukum, siapapun dia, tegas. Dan saya tentu meminta kepada Pak Kapolri dan Panglima TNI, satgas yang ada bila perlu tambah perkuat lagi," ujarnya.(p/ab)